Perjuangan Pembebasan Nasional Papua Barat, dalam kurun waktu dua tahun terakhir

Perjuangan Pembebasan Nasional Papua Barat, dalam kurun waktu dua tahun terakhir ( 2011 – 2012 ), mengalami perkembangan 2011 – 2012 ), mengalami perkembangan yang cukup baik. Hal ini terlihat dengan adanya perubahan pandangan dan perhatian masyarat Internasional. Di Katakan demikian oleh sebab, arah gerakan politik, ekonomi, HAM dan bidang lainnya yang berfokus diwilayah Asia – Timur Tengah Khususnya, kini melai beralih kewilayah Pasifik. Dengan begitu, gerakan Papua Merdeka saat ini mendapat angin segar untuk semakin kuat dalam mengkonsolidasikan potensi Internal Gerakan perjuangan Papua di lefel local, nasional Papua Barat, regional dan internasioal agar memiliki daya dorongan kuat guna meraih simpati dan dukungan masyarakat Internasioanl terhadap Hak Bangsa Bapua untuk merdeka dan Berdaulat.

Konsekwensi logis ( tantangan situasi ) dari kemajuan perjuangan seperti yang telah diuraikan di atas, maka saat ini, gerakan perjuangan Pembebasan Bangsa Papua mengalami tantangan perjuangan yang terus berekskalasi ( terus meningkat ), yang dilakukan oleh Negara penjajah Indonesia. Berbagai cara dilakukan ( rekayasa dan manipulasi ) untuk memperdaya rakyat papua terus - menerus berjuang untuk memperoleh hak dasar rakyat baik secara social, ekonomi, hukum, politik dan lainnya. Yang dimaksudkan atau yang diingginkan oleh Negara penjajah Indonesia adalah megalihkan isu Papua untuk tidak menjadi isu politik internasioanal, namun hanya menjadi isu social, ekonomi nasional Indonesia.

Berbagai manipulasi dan rekayasa politik Negara Penjajah Indonesia yang secara jelas mengancam keselamatan rakyat dan perjuangan Pembebasan Nasional Bangsa Papua, jika tidak ditanggapi dengan serius oleh seluruh komponen perjuangan Rakyat Papua maka hal ini akan menjadi acaman yang lebih serius bagi rakyat dan perjuangan Pembebasan Nasional Bangsa Papua. Oleh sebab itu, sudah waktunya rakyat dan komponen perlawanan Bangsa Papua untuk sesegera mungkin mengkonsolidasikan, mengorganisir dan menggerakan perjuangan Nasional Papua Barat  secara bersama – sama.

Sebagai upaya merespon situasi politik dan perjuangan yang terjadi saat ini, maka Sekretariat Bangsa Papua Wilayah Fakfak mengkonsolidasikan Gerakan Rakyat Sipil Papua dalam suatu gerakan yang di namakan SUARA RAKYAT ( SURAT ).
Suara Rakyat ( SURAT ) adalah organisasi perlawanan rakyat sipil Bangsa Papua Barat yang melakukan perlawanan terhadap pemerintah penjajah Indonesia dalam bentuk Aksi – aksi ( Demo ) Massa secara damai.

Suara Rakyat ( SURAT ) bermaksud mengkonsolidasikan seluruh rakyat dan komponen perjuangan rakyat Bangsa Papua Barat dalam upaya memaksimalkan potensi Perjuangan Pembebasan Nasional Bangsa Papua Barat. Suara Rakyat ( SURAT ) bertujuan mengarahkan potensi perlawanan rakyat sipil secara maksimal bagi Perjuangan Nasional  Bangsa Papua Barat.

Rute Aksi : arak – arakan masa aksi dari tempat persiapan aksi ketempat ke tempat kumpul di lapangan Plasa Tambaruni Fakfak, masa selanjutnya menuju tempat pelaksanaan aksi melalu rute sebagai berikut : Arak – arakan masa dari tempat persiapan aksi ke tempat kumpul di lapangan Plasa Tambaruni Fakfak, melalui rute Jln. Cenderawasih – Jln. Pelopor – melewati jalan depan kediaman Kepala Kepolisian Repolik Indonesia Daerah   ( KAPOLRES ) Fakfak – Jln. Patimura. Dari titik kumpul masa di lapangan Plasa Tambaruni Fakfak, masa menuju tempat aksi di Kantor Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Fakfak, kembali melalui rute Jln. Patimura - melewati jalan depan kediaman Kepala Kepolisian Repolik Indonesia Daerah   ( KAPOLRES ) Fakfak.

Rangkaian Kegiatan Aksi  Damai ( Demo Damai ) adalah sebagai berikut :

Persiapan masa aksi dilakukan di secretariat pada Jam 09 : 00 Waktu Papua Barat, dan setelah melakukan persipan, masa mulai bergerak pada Jam 09 : 35 menuju titik kumpul masa di lapangan Plasa Tambaruni Fakfak. Setelah tiba dilapangan Plasa Tambaruni, orasi – orasi terus dilakukan untuk mengumpulkan masa yang terus berdatangan dari berbagai penjuru Wilayah Fakfak. Setelah masa memadati lapangan Plasa Tambaruni, maka pada 12 : 00 Waktu Papua Barat, masa melakukan arak – arakan menuju Titik aksi. Sepanjang jalan, orasi – orasi politik terus dilakukan dan masa dibawah komando coordinator lapangan terus menerikan yel – yel Papua Merdeka dan juga menyanyikan lagu – lagu perlawan, yang diantaranya lagu  “ Kami Bukan Indonesia, Kami Bangsa Papua “, dan juga “ kami Bukan Merah Putih, Kami Bintang Kejora.”

Setelah tibanya masa di depan Kantor Perwakilan Rakyat Daerah ( DPR ) Fakfak, sebagai tempat pelaksanaan aksi, maka kembali digelar aksi dengan dilakukannya orasi – orasi politik yang mengacu pada Thema Aksi, “ Pembebasan Tahanan Politik “.

Sebagai penghujung aksi damai tersebut, maka dilakukan pembecaan “ Pernyataan Sikap Politik “ dan penyerahan “ Pernyataan Sikap Politik “ tersebut oleh perwakilan masa aksi kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Fakfak yang diwakili oleh Wakil Ketua I DPRD Fakfak.

“ Pernyataan Sikap Politik “ Rakyat Bangsa Papua di Negara Bagian Bomberay – Wilayah Fakfa ditandatangani oleh Penanggung Jawab Aksi : Siswanto Tigtigweria, Koordinator Aksi : Imbron Kutanggas dan Penanggung Jawab Politik Negara Bagian Bomberay : Apnel Hegemur. Dan, akhirnya masapun dapat membubarkan diri pada Jam 12 : 25 Waktu Papu Barat.

Konfilik politik Papua yang berkepanjangan dari waktu – kewaktu terus memakan korban yang tidak terhitung, baik korban waktu, tenaga, pikiran, harta, bahkan nyawa manusia. Di tengah situasi demikian ini, juga telah menyedot perhatian berbagai pihak, di berbagai lefel, baik di lefel local, nasional, regional hingga intrnasional guna mencari sulusi konflik di Tanah Papua. Upaya penyelesaian konflik tersebut antara lain dengan diluncurkannya Otonomi Khusus Papua di Tahun 2001 dan Unit Percepatan Pembangunan Propinsi Papua dan Papua Barat ( UP4B ). Namun dalam praktekniknya, berbagai konsep tersebut yang diharapkan dapat menjadi jawaban atas konflik yang terjadi tidak dapat memberikan jawaban yang memuaskan. Konflik terus saja terjadi antara Rakyat Bangsa Papua pewaris Tanah Pusaka – warisan leluhur Bangsa Papua dengan Pemerintah RI. Hal ini menunjukan bahwa, segala sesuatu yang telah diberlakukan atas nama solusi bagi penyelesaian konflik yang terjadi, ternyata belumlah menyentuh akar persoalan penyebab konflik Rakyat Bangasa Papua secara substansial.

Haruslah disadari dan diakui, bahwa perbedaan paradigma dalam memandang akar persoalan konflik antara Rakyat Bangsa Papua dan Pemerintah Repoblik Indonesia adalah penyebab mendasar dalam ketidak selarasan upaya penyelesaian konflik Papua. Dikatakan demikian oleh sebab pemerintah Repoblik Indonesia memandang akar persoalan Papua adalah persoalan kesenjangan social, ekonomi dan hukum. Sedang dilain sisi, akar konflik bagi rakyat Bangsa Papua adalah terletak pada penyelewengan terhadap Hak Hukum dan Status Politik Bangsa Papua Barat oleh pemerintah Repoblik Indonesia yang telah merendahkan harkat dan martabat Rakyat Bangsa Papua. Dalam kerangka latar belakang perbedaan paradigma di atas, maka konflik akan terus terjadi dan sudah barang tentu yang dikorbankan adalah rakyat sipil Bangsa Papua.

Menyikapi dinamika konflik politik Papua yang semakin memanas, dimana agitasi dan propaganda politik yang dimainkan pemerintah RI justru semakin mencekam dan memberikan rasa tidak aman bagi rakyat sipil di Papua. Catatan terkini, diawal tahun hingga pertengahan tahun 2012 telah terjadi beberapa peristiwa yang menciderai rasa dan nilai Kemanusian di Papua. Desakan sepihak Pemerintah Indonesia mendorong pelaksanaan Percepatan Pembangunan Propinsi Papua dan Papua Barat yang diwarnai dengan kuatnya reaksi penolakan rakyat Papua. Peristiwa – peristiwa penembakan, yang di klaim oleh Kepolisian Repoblik Indonesia ( POLRI ) sebagai Orang Tidak Dikenal ( OTK ) dimana pelakunya hingga saat ini belum mampu diukapkan. Malah POLRI menyudutkan organisasi – organisasi perlawanan rakyat Papua sebagai pelaku dari berbagai peristiwa penembakan yang terjadi. Tebar teror terus terjadi hingga kini tanpa diketahui siapa pelaku sebenarnya.

Dalam menyikapi situasi yang terjadi, antara lain :

• Perbedaan paradigma pemerintah Repoblik Indonesia dan Rakyat Bangsa Papua dalam upaya penyelesaian konflik berkepanjangan
• Tebar teror rakyat sipil Papua yang terus meningkat

Maka Rakyat Bangsa Papua, Wilayah Bomberay Fakfak menyatakan sikap sebagai berikut :

1. Menyerukan kepada Pemerintah Repoblik Indonesi dengan perangkat – perangkat negaranya, TNI / POLRI, Badan Intelegen Negara untuk STOP stigmanisasi gerakan perjuangan rakyat Papua sebagai Gerakan Pengacau Keamanan ( GPK ) dan Teroris.

2. Menyerukan kepada Pemerintah Repoblik Indonesia untuk STOP memanipulasi orang perorang dan organisasi – organisasi perjuangan rakyat Papua yang diajak berkompromi atas nama rakyat Papua, sebab hal – hal tersebut hanya akan memperkeruh serta memperpanjang catatan persoalan Papua.

3. Menyerukan kepada Pemerintah Repoblik Indonesia untuk segera membebaskan seluruh Tahanan Politik Papua di seluruh penjara repoblik Indonesia, diantaranya :

• Mr. Forcorus Yaboisembut, S.Pd, Mr.
• Edison Waromi, S.H,
• Mr. Buktar Tabuny,
• Philip Karma.
• dan seluruh tahan lainnya

4. Rakyat Bangsa Papua Wilayah Bomberay menegaskan bahwa, perwakilan rakyat  Bangsa Papua yang berkompoten sebagai perwakilan Rakyat Papua dalam menyuarakan aspirasi Rakyat Papua adalah mereka yang nama – namanya telah direkomendasikan melalui Konggres Rakyat Papua – III ( KRP – III ), di antaranya :

1. Dr. Beny Wenda, di Inggris
2. Dr. Otto Mote, di Amerika
3. Drs. Ottow Ondowame,     di Vanuatu
4. Rex Rumakek di Australia
5. Leony Tanggahma di Belanda

5. Menyerukan kepada masyarakat Internasional dan Perserikatan Bangsa – Bangsa ( PBB ) untuk mendorong suatu Dialog bermartabat sesuai nilai – nilai hukum dan demokrasi yang dipraktekan secara Internasional dalam rangka menengahi konflik antara Pemerintah Repoblik Indonesia dengan Rakyat Papua.

6.Memberikan dukungan penuh kepada Anggota senator Australia

• Di Natali

7.Membrikan dukangan penuh kepada Anggota Parlemen Belanda

• Staaij, C.G van der (SGP)
• Wim kortenoeven
• Voordewind, J.S (CU)
• Harry Van Bommel

8.Membrikan dukungan penuh kepada anggota kongres Amerika

• Sheila. Jakson lee
• Eni Faleo mavaega
• dan semua anggota kongres amerika untuk menyelesaikan persoalan papua

9. Menyerukan kepada masyarakat Internasional dan Perserikatan Bangsa – Bangsa ( PBB ) untuk membuka akses lembaga – lembaga Internasional ke Papua sebagai upaya mengadvokasi Rakyat Papua, antara lain : Akses Media Internasional, Badan Pengungsian Internasional dan Palang Merah Internasional.

CERITA RAKYAT 02.19.00